POLIGOV FISIP UNHAS SAMPAIKAN POLICY BRIEF TATA KELOLA KEPULAUAN KEPADA WALI KOTA MAKASSAR

Makassar 19 Januari 2026 - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima kunjungan Policy & Governance Laboratory (POLiGOV), Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Hasanuddin, pada Senin, 19 Januari 2026. Pertemuan tersebut berlangsung di Balai Kota Makassar dan dihadiri oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta Dinas Perhubungan Kota Makassar.

Delegasi POLiGOV terdiri atas Dr. Ishak Salim, MA, dan Andi Ahmad Yani, M.Si, MPA, M.Sc, bersama Muhammad Farid selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik (HUMANIS) FISIP Unhas. Pertemuan ini bertujuan untuk menyampaikan policy brief terkait pembenahan tata kelola kepulauan di Kota Makassar.

Policy brief tersebut merupakan salah satu luaran dari studi lapangan Kelas Governansi Maritim yang dilaksanakan di Pulau Barrang Caddi pada Oktober 2025. Kajian ini menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat pulau, khususnya terkait keterbatasan akses terhadap layanan dasar akibat kondisi geografis wilayah kepulauan.

Dalam pertemuan tersebut, Andi Ahmad Yani dan Dr. Ishak Salim memaparkan poin-poin utama policy brief yang menekankan pentingnya penguatan tata kelola kepulauan berbasis keadilan dan keberlanjutan. Salah satu isu yang disampaikan adalah akses pendidikan bagi anak-anak pulau. Keterbatasan fasilitas pendidikan lanjutan di pulau kecil menyebabkan tingginya biaya yang harus ditanggung keluarga ketika anak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di wilayah daratan.

Selain sektor pendidikan, kondisi infrastruktur transportasi laut juga menjadi perhatian. Dermaga Kayu Bangkoa dinilai belum memenuhi standar layanan publik yang inklusif, seperti akses bagi penyandang disabilitas, ketersediaan toilet dan ruang tunggu, serta aspek keselamatan penumpang. Persoalan pengelolaan sampah dan penyediaan air bersih di wilayah pulau turut disoroti, karena belum berjalan optimal dan justru menambah beban ekonomi masyarakat yang harus membeli air galon untuk kebutuhan sehari-hari.

Dr. Ishak Salim menambahkan bahwa abrasi pantai menjadi ancaman serius bagi masyarakat pulau karena terus mempersempit ruang hidup warga. Upaya penanganan abrasi yang dilakukan secara swadaya dengan memanfaatkan batu karang berpotensi merusak ekosistem laut, yang sejatinya menjadi habitat penting bagi ikan dan sumber penghidupan masyarakat. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemuda pulau yang memiliki kepedulian terhadap pelestarian lingkungan pesisir.

Dalam kesempatan tersebut, Andi Ahmad Yani menegaskan bahwa keberlanjutan pulau-pulau kecil tidak dapat dicapai melalui pendekatan top-down semata. Masyarakat pulau perlu diposisikan sebagai mitra atau co-producer dalam pengelolaan wilayah pesisir. Menurutnya, dibutuhkan komitmen kuat dari pemerintah kota untuk mengonsolidasikan kebijakan lintas OPD dan menempatkan pulau kecil sebagai bagian integral dari agenda pembangunan Kota Makassar.

Menanggapi pemaparan tersebut, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan apresiasi atas kontribusi akademik POLiGOV FISIP Unhas. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk meningkatkan kualitas layanan publik bagi masyarakat pulau agar tidak terjadi ketimpangan sosial dan ekonomi. Munafri juga menyampaikan rencana program pete-pete pulau sebagai moda transportasi bagi masyarakat kepulauan, serta rencana pengembangan layanan pendidikan di wilayah kepulauan. Pertemuan ditutup dengan penyerahan policy brief dan foto bersama sebagai bentuk komitmen kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam mendorong tata kelola kepulauan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.