Dosen Ilmu Administrasi FISIP Unhas Berkiprah di Konferensi Internasional IAPA 2026
Purwokerto, 22 Oktober 2026 — Dosen Departemen Ilmu Administrasi turut ambil bagian dalam gelaran internasional IAPA Annual Conference 2026 & ICPSH FISIP Unsoed 2026 yang berlangsung pada 21–23 Oktober 2026 di Graha Widyatama Prof. Rubijanto Misman, Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto, Jawa Tengah. Konferensi tahunan yang digelar Indonesian Association for Public Administration (IAPA) bersama FISIP Unsoed ini mengusung tema “Navigating Transitions: Governance, Society, and Global Connectivity in the Age of Digital Transformation” .
Forum akademik ini mempertemukan akademisi, peneliti, praktisi, dan mahasiswa dari dalam dan luar negeri untuk membahas tata kelola pemerintahan, dinamika masyarakat, serta tantangan transformasi digital. Sebanyak 225 artikel ilmiah dipresentasikan, dilengkapi lokakarya dan kompetisi mahasiswa, dengan peserta dari berbagai daerah di Indonesia serta perwakilan dari lima negara tetangga. Konferensi ini dihadiri 200 peserta yang merupakan dosen dan peneliti Administrasi Publik dari seluruh Perguruan Tinggi se-Indonesia.
Rombongan dosen Unhas tersebut dikoordinir oleh Prof. Dr. Sangkala, yang juga menjabat sebagai Dewan Pengawas IAPA. Keikutsertaan mereka bukan sekadar sebagai peserta, melainkan aktif mempresentasikan hasil penelitian mereka di hadapan forum internasional. Hal ini sejalan dengan berbagai sub-tema yang diangkat dalam konferensi, seperti Digital Governance, Crisis Management, Green Policy, hingga isu Smart City dan Public Well-being.
"Partisipasi dosen FISIP Unhas dalam forum ini merupakan bentuk komitmen institusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik yang adaptif terhadap tantangan global. Melalui presentasi riset, kami berharap dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi kemajuan tata kelola pemerintahan, khususnya di Indonesia," ujar Prof. Sangkala saat dikonfirmasi.
Dalam rangkaian konferensi tersebut, dua peneliti dari Departemen Ilmu Administrasi mempresentasikan hasil riset mereka. Dr. Ishak Salim, S.IP, MA. memaparkan paper berjudul “Conservation Without Recognition: Policy Capacity, Indigenous Governance, and Tourism-Induced Tenurial Conflict in Tamblingan, Bali” . Paper ini menyoroti persoalan kapasitas kebijakan, tata kelola masyarakat adat, dan konflik tenurial yang dipicu oleh pariwisata di kawasan Tamblingan, Bali—isu yang relevan dengan sub-tema Green Policy and Political Ecology dan tata kelola sumber daya alam berbasis komunitas. Riset ini memberikan perspektif kritis mengenai bagaimana pengakuan hukum terhadap hak masyarakat adat menjadi prasyarat bagi konservasi yang berkeadilan.
Sementara itu, Sri Nurindah Sari Arsyad, S.Sos., M.AP. , Asisten Riset di Laboratorium Policy and Governance (POLiGov) , mempresentasikan paper berjudul “Tokenistic Collaboration: The Illusion of Indigenous Participation in Conservation Governance in Tamblingan, Bali” . Paper ini menyoroti persoalan partisipasi masyarakat adat dalam tata kelola konservasi, khususnya risiko kolaborasi yang bersifat simbolik tanpa makna substantif. Riset ini melengkapi kajian mengenai relasi antara kebijakan konservasi, pengakuan masyarakat adat, dan tata kelola pariwisata di Tamblingan, Bali.
Konferensi ini tidak berhenti pada pertukaran gagasan. IAPA merumuskan lima agenda strategis sebagai rekomendasi bagi pemerintah, meliputi penguatan etika administrasi publik, peningkatan kualitas kebijakan melalui evidence-based policy, penguatan tata kelola melalui transformasi digital dan AI governance, penguatan meritokrasi dalam pengisian jabatan publik, serta penguatan ekosistem pendidikan tinggi dan peran asosiasi profesi. Rekomendasi ini diharapkan menjadi masukan konkret bagi perbaikan birokrasi dan tata kelola pemerintahan Indonesia.